KEAMANAN SISTEM INFORMASI MANAJAMEN

SISTEM  INFORMASI  MANAGAMEN

KEAMANAN SISTEM INFORMASI MANAGAMEN

Oleh :  malichatunnuriyah

1. Risk assessment and treatment

a. Assessing security risks, perlu dibuat kebijakan tentang resiko yang mungkin akan

timbul. Kebijakan dapat dibuat dengan diawali analisa tentang resiko yang mungkin

muncul pada sistem keamanan, misalnya ;

• Berapa besar efek dari berhentinya layanan IT

• Berapa besar efek resiko pada saat data dan informasi berhasil ditembus

oleh penyusup

• Berapa lama sistem akan normal pada saat layanan terhenti

Stand By Cost Metode

E - Goverment

oleh : M. Syarif Hidayatullah

SIM, Prodi Komunikasi, FISIP 2012 

E-Goverment  menjadi topik populer setelah dihubungkan dengan otonomi daerah. Hampir setiap daerah mencoba mengimplementasikannya dengan caranya masing-masing. Pada prinsipnya E-Goverment merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain, baik terhadap masyarakat, kalangan bisnis maupun sesama pemerintah, sehingga munculah istilah-istilah baru seperti: G2C (Goverment to Citizen), G2B (Goverment to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).

Desakan dari Luar dan Dalam Sebuah Studi pernah diadakan oleh Mc Cornell International LLC, sebuah konsultan di Washington, tentang ketersediaan - yang disebut oleh para analis sebagai \"e-readiness\" – terhadap 42 negara. Ke-42 negara tersebut mewakili hampir tiga perempat populasi dunia dan memproduksi seperempat barang dan jasa di seluruh dunia. Setiap negara dinilai berdasarkan lima ketegori : ketersediaan dan akses jaringan, kepemimpinan pemerintah dan industri dalam mengusahakan e-business dan e-government, kekuatan hukum dalam melindungi hak intelektual, ketersediaan tenaga kerja yang mendukung e-business, dan iklim e-business.

Hasil negatif pada dua puluh tiga negara, termasuk Indonesia, Cina, Rusia, dan Afrika Selatan, dimana dibutuhkan pengembangan substansial setidaknya pada dua bidang yaitu e-business dan e-government. Selain hasil studi tersebut, sebuah faktor yang secara tidak langsung membuat pemerintah mau tidak mau harus mengimplementasikan e-government adalah karena permintaan IMF, dimana IMF menghendaki standard government financial systems tersendiri bagi semua pemerintah yang mendapatkan bantuan IMF.

Munculnya otonomi daerah selain membawa semangat keterbukaan dan pemberdayaan masyarakat, juga telah menjadi tuntutan bahwa masyarakat butuh kecepatan informasi dan pelayanan prima, sehingga hal ini semakin mendesak pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan e-government secara terintegrasi.

Implementasi E-Goverment Mengubah sistem kerja internal institusi pemerintah tidak semudah perusahaan swasta yang lebih luwes dalam mengadopsi teknologi dan melakukan penyesuaian. Banyak kendala yang dihadapi khususnya ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Teknologi informasi yang paling tepat dan telah banyak dipakai saat ini adalah Internet, khususnya layanan world wide web (WWW) dan Electronic Mail (Email). Impelementasi e-government kebanyakan dimulai dari layanan yang sederhana yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan (transparansi) sehingga hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Sedangkan informasi berupa data potensi daerah, statistik dan peluang usaha disajikan untuk kalangan bisnis maupun investor, sebagai upaya daerah meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Layanan sederhana yang lain adalah sarana komunikasi baik internal pemerintah maupun komunikasi dengan pihak eksternal, dan media yang efektif digunakan saat ini adalah Email.

Kedua layanan sederhana inilah yang pada umumnya telah diimplementasikan oleh beberapa daerah di Indonesia. Bentuk populer yang dikenal masyarakat saat ini adalah website atau situs Internet. Beberapa pemerintah daerah telah meluncurkan website daerahnya masing-masing, baik yang dikelola secara sektoral oleh dinas-dinas tertentu, seperti dinas kebudayaan & pariwisata, dinas perdagangan & industri maupun pengelolaan yang telah terintegrasi dibawah pengawasan Dinas Informasi & Komunikasi (Dinas INFOKOM) atau Kantor Pengolahan Data Elektronik & Komunikasi (KPDE & KOM). Kunci sukses dari implementasi e-government ini sangat tergantung atas kepemimpinan atau e-leadership, kesiapan infrastruktur, kesinambungan informasi, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan masyarakat.

Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer

Oleh : Moch. Rizki Syaifullah

SIM, Prodi Komunikasi, Fisip Uyp 2012

PENGELOLAAN INFORMASI

Aktifitas dalam pengelolaan informasi meliputi :

1. Memastikan bahwa data mentah yang diperlukan telah terkumpul.
2. Memproses data mentah menjadi informasi yang berguna.
3. Memastikan bahwa informasi yang diterima orang yang berhak dalam bentuk yang tepat pada saat yang tepat sehingga dapat dimanfaatkan dengan efektif.
4. Membuang informasi yang tidak berguna dengan informasi yang mutakhir dan akurat.

Pentingnya pengelolaan informasi :

• Kompleksitas kegiatan bisnis yang meningkat

-  Adanya pengaruh ekonomi internasional

-  Persaingan tingkat dunia

SISTEM INFORMASI PADA ERA GLOBALISASI

Job Description

PENDELEGASIAN WEWENANG

 Oleh: Elis Tsamrotus S

Pendelegasian wewenang merupakan sesuatu yang vital dalam organisasi. Atasan perlu melakukan pendelegasian wewenang agar mereka bisa menjalankan operasi manajemen dengan baik. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Bila seorang atasan tidak mau mendelegasikan wewenang, maka sesungguhnya organisasi itu tidak butuh siapa-siapa selain dia sendiri. Pendelegasian juga dilakukan agar atasan dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama di saat terjadi perubahan susunan manajemen.

Keengganan seorang atasan/manajer untuk mendelegasikan wewenang biasanya dikarenakan mereka takut kalau tugas mereka gagal dikerjakan dengan baik oleh orang lain. Ini perlu diatasi dengan mendorong mereka untuk berani menanggung resiko. Hanya dengan berani menanggung resikolah perusahaan (organisasi) akan mendapatkan manajer-manajer yang handal dan berpengalaman. Pendelegasian wewenang bukan sebuah hukuman yang mengurangi kekuasaan manajer, namun membuka kesempatan bagi pengembangan diri mereka dan bawahan. Jadikan pendelegasian wewenang sebagai bagian dari proses perbaikan.

Pengertian Pendelegasian Wewenang

Dari berbagai definisi tentang pendelegasian wewenang, dapat disimpulkan, bahwa :

a.  Pendelegasian wewenang merupakan dinamika organisasi, karena dengan pendelegasian wewenang ini para bawahan mempunyai wewenang, sehingga mereka dapat mengerjakan sebagian pekerjaan delegator (pimpinan).

b. Pendelegasian wewenang merupakan proses yang bertahap dan yang menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerja sama dalam suatu organisasi/perusahaan.

c. Pendelegasian wewenang dapat memperluas ruang gerak dan dan waktu seorang manajer.

d. Pendelegasian wewenang, manajer tetap bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan perusahaan.

e.    Pendelegasian wewenang menjadi ikatan formal dalam suatu organisasi.

Prinsip-Prinsip Pendelegasian

Prinsip – prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif :

1) Prinsip scalar, dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas karena akan membuat anggota organisasi lebih mudah untuk mengetahui :

a.  Kepada siapa dia dapat mendelegasikan

b.  Dari siapa dia akan menerima delegasi

c. Kepada siapa dia harus memberikan pertanggung jawaban

2)   Prinsip kesatuan perintah, menyatakan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan

3)   Tanggung jawab dan akuntabilitas, menyatakan bahwa :

a.  Agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan lebih efisien 

b. Konsekuensi wajar peranan tersebut adalah bahwa setiap individu dalamorganisasi untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya secara efektif 

c.  Bagian penting dari delegasi tanggung jawab dan wewenang adalah akuntabilitas penerimaan tanggung jawab dan wewenang berarti individu juga setuju untuk menerima tuntutan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas

Alasan Pendelegasian

Beberapa alasan mengapa pendelegasian diperlukan, antara lain:

a.   Pendelegasian memungkinkan manajer/atasan mencapai hasil yang lebih baik dari pada semua kegiatan ditangani sendiri.

b.    Pendelegasian memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang.

c.  Pendelegasian memungkinkan manajer/atasan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas prioritas yang lebih penting.

d. Adanya keterbatasan (fisik, waktu, perhatian, dan pengetahuan) seorang manajer.

e.  Menciptakan ikatan, hubungan formal, dan kerjasama antara atasan dengan bawahan.

f.     Membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi.

g.    Memperluas ruang gerak dan waktu seorang manajer.

h.    Agar organisasi berjalan lebih efisien.

i.      Merupakan kunci dinamika organisasi.

Sifat dan Asas Pendelegasian Wewenang

      Ketika seorang atasan (delegator) mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan (delegate) tidak akan menghilangkan hak dan wewenangnya. Disamping itu, delegator sewaktu-waktu dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya kepada delegate. Untuk menghindari pendelegasian yang tidak tepat, seorang manajer harus berpedoman pada pendelegasian wewenang berdasarkan job description dari bawahan yang bersangkutan.

Asas pendelegasian wewenang:

a.    Asas kepercayaan

b.    Asas delegasi atas hasil yang diharapkan

c.    Asas penentuan fungsi atau asas kejelasan tugas

d.    Asas rantai berkala

e.    Asas tingkat wewenang

f.     Asas kesatuan komando

g.    Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab

h.    Asas pembagian kerja

i.      Asas efisiensi (ketepatan)

j.      Asas kemutlakan tanggung jawab

Taat pada Wewenang

Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat di taati oleh bawahan maka diperlukan adannya.

1)  Kekuasaan ( power ) yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut, dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, keputusan. Menurut jenisnya kekuasaan dibagi menjadi dua yaitu :

a.  Kekuasaan posisi ( position power ) yang didapat dari wewenang formal, besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang yang menduduki posisi tersebut.

b.  Kekuasaan pribadi ( personal power ) berasal dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respect dan merasa terikat pada pimpinan.

Menurut sumbernya wewenang dibagi menjadi :

a. Kekuasaan balas jasa ( reward power ) berupa uang, suaka, perkembangan karier dan sebagainya yang diberikan untuk melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya.

b.  Kekuasaan paksaan ( Coercive power ) berasal dari apa yang dirasakan oleh seseorang bahwa hukuman ( dipecat, ditegur, dan sebagainya ) akan diterima bila tidak melakukan perintah.

c.  Kekuasaan sah ( legitimate power ) Berkembang dari nilai-nilai intern karena seseorang tersebut telah diangkat sebagai pemimpinnya.

d. Kekuasaan pengendalian informasi ( control of information power ) berasal dari pengetahuan yang tidak dipercaya orang lain, ini dilakukan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.

e.   Kekuasaan panutan ( referent power ) didasarkan atas identifikasi orang dengan pimpinan dan menjadikannya sebagai panutan.

f.   Kekuasaan ahli ( expert power ) yaitu keahlian atau ilmu pengetahuan seseorang dalam bidangnya.

2) Tanggung jawab dan akuntabilitas tanggung jawab ( responsibility yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang dari atasannya. Akuntability yaitu permintaan pertanggung jawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya). Yang penting untuk diperhatikan bahwa wewenang yang diberikan harus sama dengan besarnya tanggung jawab yang akan diberikan dan diberikan kebebasan dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil.

3)  Pengaruh ( influence ) yaitu transaksi dimana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena status jabatan, kekuasaan dan menghukum, pemilikan informasi lengkap juga penguasaan saluran komunikasi yang lebih baik.

Seni Pendelegasian Wewenang

Didasarkan pada personal attitude (sikap pribadi manajer yang melakukan pendelegasian wewenang itu).

Personal attitude yang harus dimiliki manajer adalah :

1)  Manajer harus memberikan kesempatan kepada pendapat-pendapat orang lain terutama bawahan untuk dilakukan demi kemajuan perusahaan.

2)  Manajer dalam pendelegasian wewenangnya supaya efektif, harus bersedia untuk memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk membuat suatu keputusan.

3)   Manajer dalam pendelegasian wewenangnya harus bersedia dan memaafkan kesalahan bawahan sepanjang kesalahan itu wajar dan dianggap biasa.

4)  Manajer dalam pendelegasian wewenangnya supaya efektif, harus bersedia untuk memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk melaksanakan pekerjaanya dengan sebaik-baiknya.

5)  Kesediaan untuk mengadakan dan dan menggunakan pengendalian yang luas, ketat, efektif, dan intensif dengan alat-alat dan sitem-sistem pengendalian yang baik.

Sentralisasi dan Desentralisasi

Pengertian sentralisasi dan disentralisasi wewenang dalam manajemen adalah :

Sentralisasi adalah jika sebagian besar wewenang/kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak atau hanya sebagian kecil wewenang yang didelegasikan ke bawahan.

Desentralisasi adalah  jika sebagian kecil wewenang/kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak dan sebagian besar wewenang didelegasikan ke bawahan.

Hambatan-Hambatan Pendelegasian

1)      Hambatan pada delegator

a.   Kurangnya pengalaman dalam pekerjaan atau dalam mendelegasikan

b.   Kurangnya kepercayaan pada bawahan

c.   Keseganan untuk mengembangkan bawahan

d.   Kegagalan untuk menetapkan kontrol dan  tindak lanjut yang efektif

e.  Kurangnya ketrampilan organisasional dalam menyeimbangkan beban kerja

2)      Hambatan pada delegate

a.   Kurangnya pengalaman dan kompetensi

b.    Menghindari tanggung jawab

c.    Sangat tergantung dengan boss

d.    Kekacauan [disorganization]

e.    Kelebihan beban kerja

f.     Terlalu memperhatikan hal hal yang kurang bermanfaat

3)      Hambatan dalam situasi

a.    Kebijakan tertuju pada satu orang

b.    Tidak ada toleransi kesalahan

c.     Kekritisan keputusan

d.     Urgensi, tidak ada waktu untuk menjelaskan [krisis manajemen]

e.     Kebingungan dalam tanggung jawab dan  kewenangan.

f.       Kekurangan tenaga

Penanggulangan Hambatan Delegasi

Louis Allen mengemukakan 6 teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif :

a.Tetapkan tujuan

b. Tegaskan tanggung jawab dan wewenang

c.  Berikan motivasi kepada bawahan

d. Meminta penyelesaian kerja

e. Berikan latihan

f.       Adakan pengawasan yang memadai

Sumber:

http://MarkusBlog.htm (By markusnugroho on Januari 19, 2011)

http://pendelegasian-wewenang.html

http://Pengertian-Delegasi.htm

http://wewenang-tanggung-jawab-dan.html (Diposkan oleh Prof. zonakoe di Sabtu, Januari 08, 2011)

Cara menghitung RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Oleh:
Maulana Saikhudin, Nurul Lailia,EKI, UYP, 2011

RAB atau rencana anggaran biaya adalah banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah perkerjaan proyek konstruksi, baik rumah, gedung, jembatan, jalan, bandara, pelabuhan dan lain-lain. RAB sangat dibutuhkan dalam sebuah proyek konstruksi agar proyek dapat berjalan dengan efisien karena dana yang cukup.

KEPEMIMPINAN

Biaya Diferensial

M. Hidayatulloh
Rofiqotul Jannah
Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

BIAYA DIFERENSIAL

Oeh: M. Hidayatulloh

Biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan.Analisis biaya diferensial digunakan untuk menentukan kenaikan pendapatan, biaya, laba sehubungan dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia.

Biaya Overhead Pabrik

Nama: Muhmmad Syarifuddin Jufri & Emiliya Mukmilah, EKI semester 3 (tugas Akuntansi Menejemen)

1.      Pengertian Biaya Overhead Pabrik

Biaya Overhead pabrik adalah biaya-biaya bahan tak langsung, buruh tak langsung dan biaya-biaya pabrik lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi/tujuan biaya akhir.

Pendapat ahli lainya menyatakan bahwa biaya overhead pabrik merupakan setiap biaya yang tidak secara langsung melekat pada suatu produk, yaitu semua biaya-biaya diluar biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung.

Biaya overhead pabrik mencakup biaya produksi lainnya seperti pemanasan ruang pabrik, penerangan, penyusutan pabrik dan mesin-mesin. Biaya pabrik seperti pemeliharaan, gudang bahan-bahan dan hal lain yang memberikan pelayanan-pelayanan kepada bagian produksi juga merupakan bagian dari biaya overhead pabrik. Biaya penjualan dan biaya distribusi, dan semua biaya administrasi juga diperhitungkan sebagai biaya overhead sepanjang biaya-biaya tersebut tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan unit produk (Pass, Lowes dan Davis, 1998 –118).

Berbagai macam biaya overhead pabrik harus dibebankan kepada semua pekerjaan yang terlaksana selama suatu periode. Oleh karena itu, untuk dapat membebankan biaya overhead pabrik secara merata kepada setiap produk digunakan tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan dimuka.

Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui tiga tahap berikut ini (Mulyadi, 1992 –212) :

1.      Menyusun anggaran biaya over head pabrik.

2.      Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk.

3.      Menghitung tarif biaya overhead pabrik.

2.      Biaya overhead pabrik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1.      Biaya overhead pabrik variable.

Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang jumlah totalnya akan berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya overhead pabrik variabel adalah biaya bahan penolong.

2.      Biaya overhead pabrik tetap.

Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang jumlah totalnya (dalam kisaran tertentu) tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan. Contoh biaya overhead pabrik tetap adalah pajak bumi dan bangunan, biaya penyusutan aktiva tetap, dan biaya sewa gedung pabrik.

3.      Biaya overhead pabrik campuran.

Biaya overhead pabrik campuran dapat dibedakan menjadi biaya overhead pabrik semivariabel, misalnya biaya listrik pabrik dan biaya telepon pabrik, dan biaya overhead pabrik bertahap, misalnya gaji supervisor dan gaji inspektur.

3.      Perbedaan Biaya Overhead Pabrik Normal dengan Sesungguhnya

Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dapat berupa biaya overhead pabrik sesungguhnya atau biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Jika biaya overhead pabrik dibebankan sebesar biaya sesungguhnya maka harga pokok produk baru dapat ditentukan setelah semua biaya overhead pabrik sesungguhnya telah terkumpul. Padahal penentuan harga pokok produk diperlukan pada saat barang selesai diproses. Untuk itu, perlu ditetapkan biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka atas dasar kapasitas normal.

4.      Penaksiran Tingkat Produksi

Biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka dihitung dengan penyebut/pembagi kapasitas produksi. Tingkat kapasitas produksi yang dapat digunakan sebagai penyebut adalah:

1)      Kapasitas produksi teoritis atau ideal

Kapasitas produksi teoritis atau ideal adalah kapasitas produksi maksimum yang dapat diproduksi oleh perusahaan tanpa hambatan intern maupun hambatan ekstern. Hambatan intern misalnya setup time, reparasi dan pemeliharaan mesin, libur nasional, dan libur mingguan. Hambatan ekstern misalnya kekosongan pesanan penjualan. Pada tingkat kapasitas ini, pabrik dianggap bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun tanpa henti sehingga tercapai kapasitas produksi 100%.

2)      Kapasitas produksi praktis atau realistis

Kapasitas produksi praktis atau realistis adalah kapasitas kapasitas produksi maksimum yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan mempertimbangkan hambatan intern. Pada kapasitas ini dianggap hambatan-hambatan esktern tidak ada.

3)      Kapasitas produksi normal atau jangka panjang

Kapasitas produksi normal atau jangka panjang adalah kapasitas produksi yang didasarkan pada kapasitas produksi praktis dengan mempertimbangkan permintaan terhadap produk. Pada kapasitas ini sudah dipertimbangkan baik hambatan intern maupun hambatan ekstern jangka panjang, umumnya dalam jangka waktu 5 tahun,

4)      Kapasitas produksi yang diharapkan atau jangka pendek.

Kapasitas produksi yang diharapkan atau jangka pendek adalah kapasitas produksi yang didasarkan atas taksiran produksi periode yang akan datang. Dalam satu periode, kapasitas produksi yang diharapkan dapat lebih besar, sama, atau lebih kecil dari pada kapasitas produksi normal. Dalam jangka panjang, total kapasitas produksi yang diharapkan harus sama dengan total kapasitas produksi normal.

5.      Penaksiran Biaya Overhead Pabrik

Dalam menaksir biaya overhead pabrik, harus ditaksir total biaya overhead pabrik selama periode tertentu. Taksiran total biaya overhead pabrik ini biasanya ditetapkan pada tingkat kapasitas produksi normal. Taksiran total biaya overhead pabrik dirinci ke dalam biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap.

Refrensi:

id.shvoong.com/business-management/accounting/1940603-biaya-overhead-pabrik/

Nafarin, M. Penganggaran Perusahaan. Edisi ke-3. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.2007

http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/321-pengertian-biaya-overhead-pabrik.pdf